Bupati Bandung: Dana BOSP Jadi Solusi Gaji 4.360 PPPK PW

Bandung – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) guru dan tenaga kependidikan (GTK) di Kabupaten Bandung kini mendapat kepastian gaji melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang relaksasi pembiayaan komponen honor guru dan tenaga kependidikan Non-ASN.

Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, menyebut langkah ini sebagai angin segar bagi dunia pendidikan, karena honor PPPK PW tidak lagi membebani APBD sepenuhnya. Bahkan, terdapat potensi kenaikan honor dari nilai sebelumnya Rp500 ribu per bulan. SE Mendikdasmen ini bersifat sementara, hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026, dan ditujukan untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan sambil tetap menjaga akuntabilitas dan kepatuhan hukum.

Di Kabupaten Bandung, tercatat ada 4.360 tenaga PPPK PW, terdiri dari 2.379 guru, 1.941 tenaga kependidikan, dan 40 tenaga administrasi. Tahun ini, Pemkab Bandung mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1 triliun, sehingga relaksasi penggunaan dana BOSP menjadi solusi untuk menutupi selisih anggaran sekitar Rp10,5 miliar bagi pembayaran honor, tunjangan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

Dengan kebijakan ini, guru paruh waktu di Kabupaten Bandung tetap bisa menerima gaji tepat waktu dan mendapatkan jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan melalui BPJS, menjaga kesejahteraan para tenaga pendidikan yang berperan penting di daerah tersebut.